Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara GPM Serentak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta. Mendagri menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai wujud dari makna kemerdekaan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan sektor pangan.
Menurut Mendagri, GPM menjadi langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Mendagri juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan karena kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.
Bulog menyalurkan minimal 7 ribu ton beras SPHP per hari melalui berbagai jalur distribusi, seperti pasar rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gerakan pasar murah yang digelar Pemda, hingga retail. Dalam upaya menjaga harga beras agar terjangkau oleh masyarakat, pihak seperti TNI, Polri, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut memberikan subsidi harga. Mendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas program GPM agar stok beras dari Bulog benar-benar dapat sampai kepada rakyat.
Acara GPM dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan dari Pemda terpilih yang hadir secara daring. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga harga beras tetap terjangkau, tersedia, dan tidak memberatkan masyarakat. Mendagri menekankan bahwa pekerjaan ini bertujuan untuk masyarakat agar pangan tetap terjangkau dan tersedia.
