Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Rapat ini diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Pada kesempatan tersebut, diambil keputusan untuk mencabut keanggotaan anggota DPR yang terlibat kontroversi serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 guna memulihkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, dengan meminta kementerian dan lembaga memberikan akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai namun akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis.
Dalam rangka tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan arahan penting setelah rapat kabinet. Pertama, pimpinan parpol diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru atau kontroversial dengan ancaman pencabutan keanggotaan. Kedua, proses pemeriksaan kasus Affan diharapkan dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diakses publik. Ketiga, presiden meminta evaluasi terhadap besaran tunjangan DPR serta memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Keempat, semua kementerian/lembaga hingga DPR diminta membuka ruang aspirasi bagi masyarakat untuk berdialog dan memberikan masukan.
Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa polisi harus fokus melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Stabilitas nasional menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong kebangkitan ekonomi di situasi yang menantang. Pesan dari Presiden adalah agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
