Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, telah mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan konsultasi mengenai evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Jabar dalam merespons permasalahan tunjangan perumahan yang menjadi perhatian publik. Iswara mengungkapkan bahwa DPRD Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Kemendagri. Evaluasi ini juga sejalan dengan pembahasan APBD Perubahan Jabar yang sedang dalam proses penilaian Kemendagri. Menurut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, evaluasi tunjangan perumahan akan berlaku untuk anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meskipun hasil evaluasi masih menunggu laporan dari seluruh provinsi, Kemendagri akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Salah satu provinsi yang menjadi perhatian adalah Jawa Barat karena menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi. Selain itu, Kemendagri juga meminta Pemkot Tangerang untuk mengaktifkan Siskamling guna menjaga situasi kondusif. Ini merupakan arahan langsung dari Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.
