Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan peringatan kepada petugas pengukur tanah untuk menjaga integritas mereka karena kejahatan pertanahan oleh mafia tanah sering dimulai dari kegiatan pengukuran tanah. Hal ini disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Denpasar, Bali pada 25 November 2025. Nusron Wahid menegaskan bahwa kegiatan pengukuran tanah memainkan peran penting dalam sistem pertanahan dan bahwa petugas pengukur harus bekerja secara jujur dan profesional. Ia juga meminta MASKI untuk menciptakan standar pengendalian kualitas dan kode etik yang ketat agar produk pertanahan yang dihasilkan benar-benar berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko hukum. Nusron Wahid juga mengingatkan pengukur tanah tentang perlunya menjaga integritas dalam pekerjaan mereka dan memastikan bahwa setiap produk pertanahan yang dihasilkan bebas dari masalah hukum. Menurutnya, kejahatan pertanahan sering dimulai dari kesalahan dalam pengukuran dan penerbitan dokumen legal. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap tahapan pengukuran tanah untuk mencegah masalah di masa depan.
