Kapolri periode 2001-2005 Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar menyoroti pentingnya pembenahan sistem penganggaran dalam Polri sebagai bagian dari reformasi kepolisian. Dalam pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Da’i Bachtiar menekankan bahwa anggota Polri tidak boleh mencari dana di luar ketentuan karena kekurangan anggaran, yang dapat menyebabkan penyimpangan dan tindakan melanggar aturan. Menurutnya, kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan harus ditangani secara bijaksana, sehingga tidak ada penyalahgunaan dana.
Da’i Bachtiar juga menyoroti pola penganggaran yang kaku saat ini yang dapat menimbulkan masalah baru, seperti mendapatkan dana ilegal. Selain itu, Da’i Bachtiar menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga harus mempertimbangkan dukungan dan struktur pembiayaan dari sumbernya. Evaluasi dan pembenahan di tiga bidang utama, yaitu instrumental, struktural, dan kultural, juga menjadi perhatian Da’i Bachtiar.
Pada aspek instrumental, Da’i Bachtiar menilai perlunya penambahan atau penyesuaian aturan bagi Polri, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di bidang struktural, ia menekankan pentingnya meninjau kembali susunan organisasi Polri dari atas hingga bawah. Sedangkan dalam bidang kultural, penekanan diberikan pada dinamika perilaku personel kepolisian yang berubah dari waktu ke waktu. Ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Polri di masa depan.
