Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme masih menjadi perbincangan hangat. Draf peraturan presiden yang mengatur tugas TNI dalam menghadapi aksi terorisme menimbulkan kekhawatiran terutama terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Isu ini muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan pascarevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti beberapa isu mendasar yang perlu ditinjau dengan serius terkait hal ini.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Raksha Initiative, Wahyudi Djafar, berpendapat bahwa pembahasan terkait keterlibatan militer dalam upaya kontra-terorisme perlu dilakukan dengan hati-hati tanpa terburu-buru. Menurutnya, masalah hukum dan konstitusi harus diperhatikan secara cermat agar tidak berdampak negatif pada pemulihan hak asasi manusia. Wahyudi menegaskan bahwa batasan tugas militer dalam konteks keamanan dalam negeri harus dijelaskan dengan baik dan reformasi yang telah dilakukan sebelumnya harus tetap dipertahankan.
Dia menekankan bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia selama ini telah menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang lebih aman bagi warga negara. Wahyudi mengingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus terbatas pada kondisi tertentu, seperti kejadian teror di luar negeri atau serangan yang mengancam kedaulatan negara. Namun, ia khawatir bahwa draf perpres yang beredar justru membuka peluang keterlibatan luas TNI, termasuk dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa draf perpres belum menjadi aturan final dan publik diminta bersabar menunggu regulasi resmi. Menteri HAM Natalius Pigai juga menyoroti bahwa upaya untuk menghapus program makan bergizi gratis (MBG) dan program kerakyatan lainnya bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar HAM. Semua isu ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya pembahasan yang seksama tentang keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme demi menjaga prinsip-prinsip HAM dan konstitusi.
Pelibatan TNI dalam Koalisi Sipil: Ancaman Konstitusi dan HAM
