Forum diskusi mengenai reformasi sektor keamanan kembali menjadi perhatian melalui kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 2026. Tema kuliah tersebut menyoroti “Pola Karir dan Profesionalisme Militer,” dengan mengedepankan perspektif lintas akademis dan praktisi.
Forum menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie, yang masing-masing membagikan pandangan tentang tantangan profesionalisme dan tata kelola karier di institusi militer.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengaruh lingkungan politik terhadap arah karier militer di Indonesia. Dr. Aditya menyoroti bahwa perubahan kepemimpinan, terutama ketika bersifat populis, dapat memicu dinamika baru dalam mekanisme promosi dan penunjukan jabatan strategis di tubuh TNI. Menurutnya, politik hasil personalisasi kekuasaan sering kali menyebabkan relasi personal menjadi faktor penentu dalam perjalanan karier perwira militer.
Fenomena ini dinilai menyebabkan ketegangan antara idealisme meritokrasi dengan praktik relasi personal di dalam tubuh militer. Faktor prestasi memang menjadi acuan dalam pengangkatan jabatan, namun pada praktiknya, relasi dekat dengan pemilik otoritas politik kerap memberi pengaruh besar. Ketika kedekatan personal lebih berperan, ruang bagi pengawasan dan kontrol institusional dapat semakin terbatas, sehingga menantang prinsip check and balance yang semestinya dijaga oleh otoritas sipil.
Forum ini juga membahas tentang keterlibatan sipil dalam pengaturan promosi jabatan puncak militer. Dr. Aditya menggarisbawahi bahwa, di negara demokrasi lain, proses penunjukan pimpinan militer kerap melibatkan otorisasi legislatif sebagai bentuk kontrol sipil. Namun, terdapat variasi antarnegara, seperti di Inggris di mana otorisasi legislatif tidak selalu dibutuhkan, sehingga penunjukan diproses oleh eksekutif.
Variasi ini memperlihatkan bahwa pola hubungan sipil–militer dalam pengelolaan karier dan pengisian jabatan penting tidak bersifat standar universal. Setiap negara memilik desain institusional tersendiri, meskipun beroperasi di bawah sistem demokrasi, dan Indonesia pun tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan serupa.
Menurut Beni Sukadis, pembangunan profesionalisme militer ideal membutuhkan fondasi kontrol sipil yang demokratis. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan prajurit, peningkatan kesejahteraan, hingga modernisasi sistem alutsista adalah syarat mutlak bagi kemajuan profesionalisme. Pasca-Reformasi, TNI telah mengalami transformasi penting, ditandai dengan pemisahan TNI–Polri serta lahirnya UU Pertahanan Negara dan UU TNI yang mendorong militer untuk fokus pada fungsi pertahanan, bukan politik.
Akan tetapi, Beni juga menyorot fakta bahwa dalam promosi jabatan strategis, kendala kedekatan personal dengan pejabat politik masih terjaga. Hal ini memicu diskusi tentang konsistensi meritokrasi di lingkungan TNI. Beni mencontohkan pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti asumsi rotasi antar matra, seperti peralihan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang keduanya berasal dari Angkatan Darat. Situasi ini menunjukkan bahwa motivasi politik dan preferensi pribadi pemimpin berpengaruh pada penunjukan pimpinan TNI, melampaui kebiasaan rotasi antar angkatan.
Yudha Kurniawan menyoroti hal struktur dalam sistem karier militer. Ia menyebutkan bahwa secara normatif, perjalanan naik ke pangkat Brigadir Jenderal memakan waktu sekitar 25–28 tahun. Namun, realitasnya menampilkan ketimpangan antara jumlah perwira tinggi dengan ketersediaan jabatan yang sesuai, sehingga memunculkan fenomena akumulasi perwira tinggi atau bottleneck dalam sistem karier militer nasional.
Ketidakseimbangan ini hadir akibat banyak aspek; antara lain terbatasnya kapasitas pengembangan SDM sejak rekrutmen, hambatan dalam pendidikan militer, keterbatasan anggaran, serta minimnya jumlah struktur jabatan yang memadai untuk mengakomodasi semua personel. Implikasinya berdampak pada proses regenerasi kepemimpinan dan pola pengembangan karier di lingkungan TNI.
Kuliah diskusi ini hadir menawarkan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya menjaga relasi dinamis antara otoritas sipil dan militer, sekaligus menekankan prinsip profesionalisme dalam tata kelola pertahanan negara. Forum semacam ini juga diyakini mampu mendorong kritik membangun serta refleksi terhadap jalannya reformasi sektor keamanan di Indonesia ke depan.
Isu penguatan profesionalisme militer sejatinya tidak terlepas dari konteks demokrasi Indonesia kontemporer. Sejumlah ahli mengingatkan adanya gejala kemunduran demokrasi (democratic backsliding) yang turut menyeret diskursus lama mengenai peran TNI dalam kehidupan sipil.
Praktik pelibatan militer di sektor non-militer menjadi sorotan pengamat. Namun, forum ini menegaskan bahwa relasi sipil–militer merupakan proses timbal balik yang tidak hanya ditentukan ekspansi militer saja, tetapi juga ditentukan kapasitas sipil dalam menjaga batasan otoritas dan memperkuat tata kelola institusional.
Dalam memajukan profesionalisme militer, desain karier dan sistem promosi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan internal organisasi militer. Kontrol berlebihan dari sipil, seperti dalam persoalan promosi internal, juga membawa risiko munculnya persoalan baru yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, diskusi mengenai karier militer mesti dipahami dalam kerangka institusional–organisasional yang menempatkan profesionalisme sebagai tonggak utama. Inilah praktik yang telah diterapkan di banyak negara demokrasi, dengan tantangan dan solusi yang senantiasa berkembang mengikuti konteks zamannya.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
