Dalam tata kelola asuransi, keterlibatan profesi medis sangat diperlukan menurut Sekretaris Dewan Penasihat Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MPPK – PB IDI), Dr. Dyah Agustina Waluyo. Beliau menekankan bahwa profesi medis memiliki kekompetenan untuk menilai kebutuhan medis, kecocokan tindakan, dan kepatuhan terhadap standar, yang hanya bisa dinilai oleh sesama profesional medis. Sementara itu, perwakilan dari Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Dr. Rista Qatrini Manurung, SH., MM., LLM., M.Kn., mengungkapkan dukungan penuh terhadap peran DPM. Menurutnya, DPM merupakan mitra kredibel bagi industri asuransi yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, transparan, dan didasarkan pada bukti. Hal ini diharapkan akan menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak. Dengan kehadiran DPM sebagai mekanisme yang independen dan profesional, pemangku kepentingan diundang untuk bersama-sama mengawal implementasi POJK 36/2025. Pihak tersebut meliputi regulator, industri, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Menurut Wawan, kualitas keputusan medis akan mempengaruhi keadilan sistem, yang pada akhirnya akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi kesehatan di Indonesia.
