Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat banyak tertuju pada agenda luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Setiap lawatan kenegaraan, keterlibatan dalam konferensi tingkat dunia, maupun pertemuan dengan pemimpin negara lain kerap menjadi sorotan media nasional dan internasional.
Meski demikian, respons publik atas kegiatan ini tidak selalu mengapresiasi. Di berbagai platform media sosial, beredar pertanyaan kritis seperti, “Kenapa presiden sering ke luar negeri?” atau bahkan, “Apa sih manfaat konkret buat Indonesia?” Keraguan semacam itu muncul wajar, sebab hasil diplomasi cenderung tersembunyi dan tidak langsung terasa, tidak seperti pembangunan infrastruktur atau distribusi bantuan.
Namun, tantangan dunia kini menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional. Langkah proaktif ini menjadi kunci meneguhkan ketahanan dan posisi strategis bangsa di antara dinamika global yang sarat konflik dan persaingan.
Sejak awal pemerintahan hingga kini, Presiden Prabowo telah berkali-kali melakukan kunjungan luar negeri, menandai sikap Indonesia yang ingin mengambil peran lebih dalam perkembangan dunia. Hal ini mengesankan adanya transformasi dalam cara Indonesia membawa diri di arena global, meninggalkan pola diplomasi pasif menuju peran yang lebih terlibat dan dinamis.
Fenomena ini turut menjadi pokok diskusi dalam forum IR Youth Talks yang diprakarsai oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, moderator yang juga pendiri Story of Anggy dan seorang jurnalis, menyoroti kurangnya jembatan pemahaman antara agenda diplomasi pemerintah dan persepsi masyarakat luas. Di satu sisi, publik melihat Indonesia semakin menonjol di panggung internasional. Namun, di sisi lain, banyak warga belum memahami esensi dan urgensi aktivitas diplomasi tersebut.
Anggy menekankan, kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Persaingan ekonomi, politik, dan militer antara negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, semakin membara. Perang berkepanjangan seperti konflik Rusia-Ukraina belum berakhir. Selain itu, instabilitas di Timur Tengah ikut memberikan tekanan hebat pada ekonomi dan keamanan dunia.
Konsekuensinya, dampak dari gejolak internasional itu nyatanya sampai ke level rumah tangga Indonesia. Mulai dari naik-turunnya harga BBM, gangguan pasokan barang, fluktuasi ekonomi, hingga peluang kerja masyarakat semuanya bisa terkena imbas kebijakan luar negeri dan situasi global yang berkembang.
Dalam forum yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mempertegas perlunya Indonesia menjaga relasi dan keberadaan dalam tiap dinamika internasional. Ia menyatakan, fragmentasi geopolitik memicu risiko langsung terhadap negara-negara berkembang. Untuk itu, Indonesia perlu gesit membaca situasi dan membangun jejaring yang beragam tanpa harus terjebak pada satu blok kekuatan saja.
“Pola hubungan luar negeri kita tetap berpijak pada prinsip bebas aktif, tapi pelaksanaannya sekarang lebih fleksibel untuk mengantisipasi perubahan global,” tukasnya. Dalam kacamata hubungan internasional, strategi ini dikenal sebagai strategi hedging, di mana Indonesia tidak mengeksklusifkan pendekatan pada satu kepentingan global tertentu, melainkan membuka ruang adaptasi selebar-lebarnya.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan bahwa kebijakan hedging ini pun kini bertransformasi menjadi resilience-based hedging, yakni bukan sekadar menjaga jarak dan merajut banyak hubungan luar, tapi juga memperkokoh fondasi domestik Indonesia. Tujuannya, supaya negara ini tetap tangguh menahan gejolak eksternal yang volatile.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ekonomi dan politik seperti G20, ASEAN, hingga BRICS sebenarnya bukan semata demi eksistensi formal atau sekadar tampil di panggung dunia. Di balik layar, terdapat kepentingan strategis untuk mengamankan posisi tawar dan ruang gerak Indonesia di tengah kerasnya rivalitas global masa kini.
Namun sayangnya, komunikasi tentang substansi dan capaian diplomasi itu seringkali tidak sepenuhnya sampai ke telinga publik. Media lebih banyak mengabarkan sisi seremonial: dokumentasi pertemuan atau agenda protokoler, sementara uraian mendalam soal tujuan dan manfaat jangka panjang sering kali luput. Hal ini mengakibatkan persepsi masyarakat tentang diplomasi cenderung terbatas sebagai kegiatan simbolis saja.
Permasalahan utama terletak pada dominasi narasi elit dalam menjelaskan kebijakan luar negeri. Bahasa yang digunakan kadang terlalu teknis, sehingga masyarakat awam kesulitan menghubungkannya dengan realitas sehari-hari. Padahal, di era digital seperti sekarang, narasi yang sederhana, menyentuh, serta mudah dipahami sangat dibutuhkan untuk menangkal bias opini yang berkembang liar.
Menurut Anggy, publik perlu diberi pemahaman lebih utuh mengenai arti penting diplomasi untuk ekonomi, lapangan kerja, keamanan nasional, dan stabilitas harga kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah harus menempatkan komunikasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian krusial dari strategi diplomasi.
Hal serupa berlaku di ranah daring. Keberadaan digital institusi negara harusnya memperkuat substansi, bukan sekadar memeriahkan wacana atau menciptakan polarisasi. Narasi yang substansial, transparan, dan konsisten akan membantu menumbuhkan pengertian bersama akan relevansi dan urgensi langkah diplomasi Indonesia.
Pada akhirnya, tantangan besar diplomasi bukan cuma soal mengatasi persaingan negara di kancah internasional, tapi juga memastikan masyarakat memahami dan mendukung upaya negara dalam menjaga kepentingan Indonesia di tengah dinamika dunia yang makin kompleks. Tanpa keterlibatan dan kepercayaan publik, diplomasi tidak akan bisa sepenuhnya menguatkan posisi bangsa di mata internasional.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
