Gus Lilur Minta Kepemimpinan PBNU Tak Dikendalikan Secara Politis
Pada Selasa, 18 Agustus 2026, Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyoroti masalah potensial dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU. Gus Lilur menegaskan pentingnya agar Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa proses tersebut tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan politik atau nama beliau untuk kepentingan pribadi.
Gerakan Politis Dalam Proses Kepemimpinan NU
Gus Lilur mengungkapkan bahwa permintaannya kepada Presiden Prabowo berawal dari informasi yang diterimanya mengenai kemungkinan adanya gerakan politis yang berusaha memengaruhi suksesi kepemimpinan NU. Dugaan tersebut melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan.
Informasi yang diterima Gus Lilur menunjukkan bahwa ada keprihatinan terhadap kemungkinan keterlibatan sembilan pihak dalam upaya mempengaruhi pilihan pemimpin NU. Salah satu skenario yang disebutkan adalah mengusung KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Pentingnya Menjaga Kedaulatan Organisasi Keagamaan
Gus Lilur menegaskan bahwa persoalan yang dia angkat bukanlah mengenai siapa yang berhak memimpin NU, tetapi lebih pada bagaimana menjaga agar proses tersebut tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik negara. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan fasilitas kekuasaan, pengaruh jabatan, atau nama Presiden untuk memengaruhi tatanan kepemimpinan NU.
Lebih lanjut, Gus Lilur mengkritisi motif di balik gerakan politis tersebut. Ia mempertanyakan apakah hal ini semata-mata untuk mempertahankan posisi dan pengaruh politik, serta apakah jabatan di pemerintahan harus dipastikan melalui jabatan di PBNU. Kedaulatan dan independensi organisasi keagamaan, menurutnya, harus tetap terjaga tanpa campur tangan politik yang merugikan.
