Dalam hal ini, Piprim menegaskan bahwa mutasi pegawai tidak seharusnya dilakukan secara mendadak tanpa memberikan pemberitahuan atau klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan. Menurutnya, proses mutasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi atau dialog yang jelas adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya diikuti. Piprim bahkan mengetahui tentang mutasinya dari teman, bukan melalui saluran resmi, yang menurutnya menunjukkan ketidaktransparanan dalam proses mutasi tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian, proses mutasi harus disertai dengan alasan tertulis yang sah dan prosedur administratif yang jelas. Proses mutasi juga harus melibatkan pemberitahuan secara transparan, klarifikasi jabatan, dan evaluasi kebutuhan organisasi. Piprim menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan secara mendadak tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu adalah bertentangan dengan prinsip manajemen ASN.
Dalam kasusnya, Piprim menyatakan bahwa tidak ada alasan mutasi yang jelas yang dikomunikasikan padanya sebelumnya, tidak ada pemberitahuan transparan, dan tidak ada proses penilaian kebutuhan organisasi yang tepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan transparansi dan prosedur yang seharusnya diikuti dalam proses mutasi kepegawaian.
