Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat telah berlangsung di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya, dengan menggelar unjuk rasa yang berjudul “Indonesia Gelap” untuk menyoroti beberapa isu penting. Salah satunya adalah menolak pemotongan anggaran pendidikan serta rencana revisi beberapa undang-undang, termasuk UU Kejaksaan, Polri, dan TNI. Menurut Satria Naufal dari BEM SI Kerakyatan, aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Massa yang turun ke jalan juga menyerukan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, serta meminta pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan karena dianggap penting dalam memastikan akses pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh rakyat. Para demonstran juga menyoroti rencana revisi UU yang dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Revisi tersebut termasuk perluasan kewenangan Polri dalam mengontrol dan memblokir konten media sosial, serta penguatan hak imunitas bagi jaksa. Aksi protes ini juga menuntut pencabutan status multifungsi ABRI, karena banyak petinggi TNI dan polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil, yang dianggap melanggar prinsip demokrasi.
