Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam perbincangan politik, terutama saat ada masalah serius dalam kepemimpinan atau dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi. Namun, penting untuk memahami secara lebih mendalam definisi sebenarnya dari pemakzulan dan siapa yang bisa mengalami proses ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makzul diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berhenti dari jabatannya atau turun dari tahta, dengan kata yang terkait seperti memakzulkan dan pemakzulan. Memakzulkan merujuk pada tindakan menurunkan seseorang dari tahta atau jabatan, terutama dalam konteks kerajaan. Pemakzulan sendiri menggambarkan proses atau tindakan dalam memberhentikan seseorang dari jabatan tersebut, bisa berupa pemakzulan presiden sebagai langkah resmi untuk mencopot kepala negara dari posisinya.
Pemakzulan hanya bisa diterapkan pada presiden atau wakil presiden yang sudah aktif menjalankan tugasnya. Seorang yang baru terpilih namun belum dilantik tidak bisa mengalami pemakzulan. Proses pemakzulan di Indonesia diatur oleh mekanisme tertentu, dimulai dengan persetujuan minimal 25 anggota DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan diakhiri dengan keputusan dari MPR. Proses ini menuntut bukti yang kuat, pertimbangan hukum yang adil, serta konstitusional yang ketat.
Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan bahwa pemakzulan berdasarkan pelanggaran serius, bukan semata-mata atas tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai pemakzulan, diharapkan masyarakat dapat merespons perkembangan politik dengan bijaksana dan kritis, serta memahami pentingnya proses pemakzulan demi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.
