Pada Selasa, 17 Juni 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, menekankan bahwa langkah pemerintah sangat tepat dalam memutuskan status empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik. Saat ini, keempat pulau tersebut telah dijadikan sebagai bagian dari wilayah administratif Aceh. Keputusan ini merupakan cerminan dari kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menegakkan kepastian hukum wilayah serta menjaga stabilitas sosial dan politik.
Menurut Budi Gunawan, keputusan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah serta menjaga stabilitas sosial dan politik, terutama di Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan dinamika sosial masyarakat Aceh.
Budi Gunawan juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah batas wilayah terus dilakukan melalui dialog, obyektif, dan damai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan Presiden Prabowo menjadikan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam penyelesaian persoalan perbatasan wilayah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa keempat pulau yang menjadi perdebatan antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh akan masuk ke wilayah administratif Aceh. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini didasari oleh dokumen-dokumen dan data pendukung yang dimiliki pemerintah, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
