Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengumumkan bahwa sebanyak 7,39 juta peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) telah dinonaktifkan karena mereka tidak terdaftar dalam Daftar Tunggu Sosial Elektronik Nasional (DTSEN) dan dianggap sudah cukup sejahtera. Menurut Mensos, alokasi bantuan PBI JKN mencapai Rp96,8 juta yang berasal dari usulan bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Setelah dilakukan pemadanan data, peserta yang tidak terdaftar dalam DTSEN sebanyak 7,3 juta orang pun dinonaktifkan, namun kuota nasional PBI JKN tetap dipertahankan.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan akan segera digantikan oleh masyarakat tidak mampu yang sudah tercatat dalam basis data DTSEN, dengan kisaran penggantian dari Desil 1 hingga Desil 5. Mensos juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa keluarga rentan tetap mendapatkan bantuan yang diperlukan meskipun ada perubahan ini. Menurut Mensos, langkah ini diambil untuk memastikan sumber daya bantuan dialokasikan dengan lebih efisien kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
