Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pabrik penggilingan beras dalam skala besar akan memerlukan izin khusus dalam upaya melindungi kebutuhan pokok masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada yang diatas hukum, termasuk kepentingan bisnis terbesar sekalipun. Pada pidato Kenegaraan di kompleks parlemen di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan sepenuhnya menggunakan wewenang yang diberikan oleh Konstitusi tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Menyoroti bahwa hoarding bisnis akan menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara atau denda maksimal 50 miliar rupiah (sekitar $3 juta), Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi rakyat, mempertahankan kepentingan mereka, dan memastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban keserakahan. Prabowo juga menekankan bahwa industri yang kritis bagi kehidupan rakyat harus tetap berada di bawah kendali negara, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.
Demi itu, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat yang mensyaratkan operasi penggilingan beras dalam skala besar untuk memperoleh izin khusus. Ia menegaskan bahwa pabrik-pabrik tersebut harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah jika ingin terus beroperasi di sektor ini. Prabowo menegaskan bahwa pemain besar harus bergerak ke industri lain jika tidak ingin memperoleh izin tersebut. Selain itu, Prabowo juga menekankan agar tidak mencampuri kebutuhan pokok masyarakat.
