Pada hari Selasa, 9 Desember 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengumumkan rencana untuk mengatasi sampah dan limbah yang diakibatkan oleh banjir, termasuk pemanfaatan gelondongan kayu yang terbawa air di beberapa lokasi banjir di Sumatera. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa gelondongan kayu tersebut dapat dimanfaatkan asalkan tidak melanggar aturan yang telah diatur oleh Kementerian Kehutanan. Langkah pengawasan terhadap limbah berbahaya dan beracun (B3) juga akan ditingkatkan, mengingat adanya lokasi pertambangan emas di wilayah tersebut.
Selain itu, KLH/BPLH telah menghentikan sementara aktivitas empat perusahaan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, termasuk perusahaan pertambangan emas, untuk melakukan audit lingkungan guna memeriksa dampak aktivitas usaha terhadap banjir dan longsor. Hanif menegaskan bahwa audit lingkungan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat terkait masalah lingkungan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Hanif telah melakukan kunjungan ke DAS Batang Toru dan mengunjungi sejumlah perusahaan di area tersebut. Usai kunjungan tersebut, KLH/BPLH memutuskan untuk melakukan penghentian sementara terhadap aktivitas perusahaan sawit, tambang, dan pembangkit listrik guna melakukan audit lingkungan yang lebih teliti. Usulan pembentukan koalisi permanen parpol yang diajukan oleh Bahlil Lahadalia juga menjadi sorotan dalam upaya penanganan bencana di Sumatera.
