Pada akhir bulan ini, Pemerintah akan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) beserta peraturan pelaksananya. Langkah ini dianggap penting oleh Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aseanty Pahlevi, untuk memperkuat perlindungan anak terutama di ruang digital. Meskipun demikian, beberapa pihak memperingatkan agar implementasi regulasi ini dilakukan dengan matang agar tidak berdampak negatif. Aseanty menekankan perlunya perancangan PP Tunas dengan hati-hati untuk tidak membatasi partisipasi anak di komunitas digital yang aman dan produktif. Pembatasan yang tidak proporsional dapat memicu anak beralih ke ruang digital tanpa pengawasan yang memadai, meningkatkan risiko yang dihadapi anak. Oleh karena itu, masukan dari penggiat literasi digital dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk disertakan dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Pelindungan anak di ruang digital tidak boleh hanya terfokus pada pembatasan, tetapi juga perlu memperkuat sistem pendukung yang mampu mendukung anak dalam pendidikan dan pengembangan diri. Upaya penguatan tersebut harus melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, hingga komunitas tempat anak tumbuh. Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengumumkan bahwa PP Tunas dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Nomor 9 Tahun 2026, akan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026. Meski begitu, draft Permen tersebut saat ini belum tersedia untuk diakses.
