Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak langsung menjadi kekuatan politik besar sebelum akhirnya dibubarkan pada 1966. Sejarahnya melewati rangkaian panjang: bermula dari organisasi sosialis pada masa kolonial, mengalami kehancuran setelah konflik Madiun 1948, bangkit melalui Pemilu 1955, lalu runtuh dalam pergolakan politik setelah peristiwa 30 September 1965.
Pembahasan mengenai PKI dan peristiwa 1965 hingga kini memuat perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyebut sumber sejarahnya berasal dari berbagai koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi sejarawan perlu dibedakan.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri ke pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi ini kemudian berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang selanjutnya dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai kemudian berada dalam tekanan dan pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam kehidupan politik. Namun, pada 18 September 1948, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat peristiwa itu sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa ini menjadi salah satu titik yang memperburuk hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lainnya.
Kebangkitan pada 1950-an dan ketegangan politik
Setelah organisasinya mengalami kehancuran, PKI membangun kembali kekuatannya pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain. Basis dukungan diperluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya Demokrasi Terpimpin, PKI mendukung gagasan Nasakom—penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruhnya meningkat, tetapi persaingan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga semakin tajam. Perselisihan menyangkut politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima mewarnai situasi menjelang 1965.
G30S, kekerasan, dan pembubaran PKI
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi massanya, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM mencatat adanya pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966. Dampaknya juga dirasakan orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI dan keluarga mereka.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI serta menyatakan partai dan organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi dan ikut menandai perubahan menuju pemerintahan Orde Baru. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968. Hingga kini, sejarah PKI, G30S, serta kekerasan 1965-1966 masih menjadi objek penelitian, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi, dan rangkaian kekerasan setelah peristiwa tersebut.
