Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, investasi mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perubahan itu menandai pergeseran dari struktur yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada konsumsi masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal, menyebut pergeseran tersebut mulai terlihat sejak kuartal IV 2025 dan berlanjut pada kuartal I serta kuartal II 2026. Menurut dia, kontribusi investasi dalam periode tersebut menunjukkan pertumbuhan positif.
“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi. Dari kuartal IV tahun 2025 hingga kuartal I dan II 2026 tumbuh positif,” kata Fithra, Kamis, 24 September 2026.
Investasi dan ketahanan ekonomi
Fithra menyampaikan penilaiannya dalam konteks tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Ia mengatakan sejumlah indikator makroekonomi Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan jika dibandingkan dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir.
“Dari tiga variabel makro, di tengah gejolak ekonomi global, ini sudah di atas rata-rata 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Ia melihat peluang investasi ke depan masih terbuka, terutama melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China disebut sebagai negara yang memiliki peluang dalam kerja sama investasi strategis dengan Indonesia.
Masuknya investasi tersebut, kata Fithra, dapat mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah. Arah itu dinilai tercermin dari potensi investasi yang semakin besar dan agenda pembangunan yang mulai mengandalkan peningkatan nilai ekonomi dari berbagai kegiatan usaha.
“Melihat potensi investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah,” kata Fithra.
Tantangan pemerataan manfaat
Meski investasi semakin berperan dalam pertumbuhan, Fithra mengingatkan bahwa manfaatnya harus dirasakan secara lebih merata. Ia menyoroti masih adanya wilayah yang menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang stagnan.
Karena itu, arah pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengejar peningkatan investasi. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan memberikan dampak yang lebih inklusif bagi masyarakat di berbagai wilayah.
“Roadmap pembangunan bangsa bukan hanya investasi, tetapi juga mendatangkan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Telisa Falianty, menilai stabilitas makroekonomi menjadi dasar penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas lima persen, inflasi sekitar tiga persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen sebagai indikator yang relatif stabil.
“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5 persen. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5 persen,” kata Telisa.
Namun, Telisa menilai tantangan utama berikutnya berada pada tingkat mikro. Investasi, menurut dia, perlu benar-benar menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menghasilkan dampak berantai bagi masyarakat.
“Program dan policy di level makro sudah banyak, pemerintah perlu lebih banyak melihat di lapangannya,” ujarnya.
