Partai Golkar mulai menyusun langkah menghadapi Pemilu 2029 dengan menggabungkan konsolidasi organisasi, penguatan kapasitas anggota legislatif, dan perumusan strategi pemenangan berdasarkan wilayah. Upaya itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kedua agenda tersebut digelar secara bersamaan pada 26–27 September 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan awal Golkar untuk menghadapi kontestasi politik pada 2029 sekaligus memperkuat koordinasi antara struktur partai, anggota legislatif, dan kader yang berada di pemerintahan daerah.
Diikuti 87 peserta
Rakornis Pemenangan Pemilu diikuti 87 peserta. Mereka terdiri atas 29 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, satu unsur Kepala BSNPG Pusat, serta 57 unsur DPD Partai Golkar Provinsi dan kader Partai Golkar yang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Sementara itu, Bimtek untuk anggota fraksi Partai Golkar di DPRD provinsi dan kabupaten/kota diarahkan sebagai sarana peningkatan kapasitas sekaligus penguatan konsolidasi legislatif di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan berbasis wilayah dinilai dapat membuat pembekalan lebih efektif dan menyesuaikan karakteristik setiap daerah pemilihan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pelaksanaan Bimtek di daerah merupakan bagian dari arahannya agar kegiatan berjalan lebih terarah sesuai wilayah pemenangan. “Pada tahun 2026, DPP Partai Golkar melaksanakan enam gelombang Bimtek berbasis wilayah pemenangan Pemilu,” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu, 27 September 2026.
Target kursi dan konsolidasi hingga tingkat bawah
Bahlil menyebut agenda utama Golkar, sebagaimana diamanatkan dalam Munas XI Partai Golkar Tahun 2024, adalah meningkatkan perolehan kursi partai di DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2029.
Selain target elektoral, Golkar juga memiliki mandat untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. Konsolidasi organisasi, kata Bahlil, harus dijalankan secara menyeluruh sampai tingkat desa dan kelurahan, termasuk Pokkar pada tingkat RW dan RT.
Dalam rangkaian agenda tersebut, Bahlil juga menekankan pentingnya membuka ruang kritik publik. Ia meminta kritik terhadap para menteri, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dari Partai Golkar dapat disampaikan secara terbuka.
Menurut Bahlil, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi karena dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih tajam, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui Rakornis dan Bimtek ini, Partai Golkar tidak hanya melakukan penguatan kapasitas kader dan anggota legislatif, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah antara pusat dan daerah untuk menghimpun berbagai masukan, persoalan, serta kebutuhan yang berkembang di lapangan,” ujar Bahlil.
