Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan akan mewajibkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk menjalani tes kesehatan mental. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kasus kejahatan yang dapat dipicu oleh masalah kejiwaan peserta PPDS. Menkes Budi menjelaskan bahwa tes kesehatan mental akan menjadi persyaratan masuk dan setiap tahun bagi peserta PPDS.
Keputusan ini juga sebagai respons atas kasus dokter residen dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang melakukan tindakan yang tidak etis terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Menkes Budi menyatakan bahwa tekanan mental yang dialami oleh peserta PPDS seringkali sangat besar, sehingga tes kesehatan mental setiap tahun diharapkan dapat mendeteksi masalah kejiwaan seperti cemas atau depresi lebih dini.
Menkes juga menyoroti kasus yang melibatkan dokter PPDS dari Unpad dan menekankan perlunya perbaikan dalam sistem tersebut. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan membekukan program anestesi di Unpad dan RSHS Bandung untuk mengevaluasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Menkes menjelaskan bahwa pembekuan sementara diperlukan untuk melakukan perbaikan yang efektif.
Penghentian sementara ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan peningkatan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, implementasi tes kesehatan mental secara rutin diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pasien serta memastikan kesehatan mental para peserta PPDS di masa mendatang.
