Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memasukkan anak jalanan ke dalam pendidikan formal. Program ini akan menargetkan anak-anak jalanan, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan digunakan sebagai dasar untuk memilih peserta program tersebut. Tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program ini mencapai sasaran yang ditentukan.
Sekolah Rakyat akan memulai operasinya pada tanggal 14 Juli 2025 dan menyediakan pendidikan gratis untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Seluruh biaya pendidikan, termasuk akomodasi dan kebutuhan dasar siswa, akan ditanggung oleh pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Guru-guru yang akan direkrut harus lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar penuh waktu di lingkungan asrama.
Sekolah Rakyat akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal, dengan sistem multi entry dan multi exit yang memungkinkan siswa masuk dan keluar kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri dari tiga dasar utama, yaitu kurikulum karakter dan asrama dari Kementerian Sosial, kurikulum sekolah formal dari Kemendikdasmen, dan kurikulum pendidikan agama dari Kementerian Agama. Ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual siswa.
