Konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas sejak Risalah Rapat Harian Syuriyah beredar pada 20 November 2025, dimana Permintaan untuk KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya untuk mundur dari posisi Ketua Umum PBNU. Surat Edaran Syuriyah yang menyebut jabatan Ketua Umum PBNU otomatis berakhir pada 26 November 2025 pukul 00.45 WIB juga menjadi sorotan publik. Konflik semakin kompleks dengan rotasi besar di pengurus PBNU, penolakan terhadap Surat Edaran Syuriyah, tudingan sabotase digital, dan pernyataan Rais Aam KH Miftachul Akhyar bahwa kendali PBNU berada di tangan Syuriyah. Para sesepuh NU turut merespons konflik ini melalui forum islah.
Pada 28 November 2025, Gus Yahya memimpin Rapat Harian Tanfidziyah yang menghasilkan rotasi besar dalam kepengurusan PBNU. Beberapa keputusan penting termasuk perubahan posisi Amin Said Husni dari Wakil Ketua Umum menjadi Sekretaris Jenderal PBNU, serta perpindahan tugas untuk Gus Ipul dan Gudfan Arif Ghofur. Selain itu, rapat juga menetapkan draft Peta Jalan NU 2025-2050 sebagai arah strategis jangka panjang NU, yang perlu disempurnakan sebelum disahkan. Sekjen PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa Surat Edaran Syuriyah yang memberhentikan Gus Yahya tidak sah karena dinilai memiliki cacat administratif.
Masing-masing langkah dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi organisasi PBNU dan peningkatan efektivitas tata kelola. Evaluasi kinerja fungsionaris juga menjadi pertimbangan utama untuk memperkuat khidmah NU ke depan. Selain itu, rapat menetapkan bahwa draft Peta Jalan NU 2025-2050 perlu disahkan lebih lanjut untuk menjadi arah strategis yang konsisten dalam memajukan NU. Semua tindakan ini bertujuan untuk mengatasi konflik internal dan memastikan keberlangsungan serta kekuatan PBNU ke depan.
