Pada tanggal 1 Maret 2026, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, memberikan tanggapannya terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. JK menyatakan setuju dengan niat baik Prabowo, namun juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai kesulitan mencapai kesepakatan mengingat konflik antara Israel dan Palestina masih berlangsung. “Niat dan rencana itu bagus, tetapi situasi yang ada jauh lebih kompleks. Kesulitan untuk mendamaikan Palestina dan Israel saja sudah cukup besar,” kata JK kepada wartawan di kediamannya.
JK menjelaskan bahwa dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat (AS), termasuk Indonesia yang telah melakukan perjanjian dengan AS yang dinilai merugikan Indonesia. Hal ini terutama terkait kesepakatan tarif resiprokal yang dinilai tidak seimbang dan merugikan posisi Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya untuk pergi ke Iran guna memfasilitasi dialog demi menciptakan kondisi yang kondusif. Pemerintah Indonesia juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri, mengedepankan dialog dan diplomasi, serta menghormati kedaulatan negara lain.
Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia mengungkapkan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kondisi keamanan yang kondusif, sejalan dengan komitmen negara ini dalam menjaga stabilitas global. Langkah ini juga mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang oleh Indonesia. Demikianlah tanggapan JK terkait rencana Prabowo untuk menjadi mediator antara Israel-AS dengan Iran, yang tetap mempertimbangkan kompleksitas konflik yang ada.
