Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti akar mula terjadinya korupsi, yang tidak hanya terjadi pada pejabat publik tetapi juga saat seseorang masuk ke partai politik untuk menjadi kader. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa potensi korupsi sudah mendarah daging sejak proses politik, terutama dalam sistem kaderisasi yang minim akuntabilitas. KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola partai politik melalui kajian tata kelola parpol melalui Direktorat Monitoring. Dalam Pasal 6 dan 9 UU KPK, disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan negara dan melakukan monitor terhadap sistem pengelolaan administrasi pemerintahan. Kajian yang dilakukan oleh KPK pada 2025 mengidentifikasi potensi korupsi dalam pemilihan umum dan menyoroti pentingnya tata kelola yang berintegritas dalam partai politik. KPK juga memberikan usulan terkait perbaikan sistem kaderisasi partai untuk mencegah praktik koruptif dan memastikan kaderisasi partai berjalan dengan baik. Dengan usulan ini diharapkan akan membuat partai politik lebih transparan dan mengurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk menjadi kader partai. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang diusulkan KPK diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
